Sebuah keputusan yang berani baru saja diambil oleh Parlemen Islandia. Setelah melalui perdebatan dan pertentangan yang cukup ketat terutama dari sejumlah gereja di negara tersebut, akhirnya Parlemen Islandia menghapus undang-undang tentang penistaan agama.
Aturan tersebut sebenarnya hanya diusulkan oleh unsure minoritas parlemen yang berasal dari Pirate Party. Partai tersebut berjuang untuk kebebaasan internet dan data bagi seluruh masyarakat Islandia. Pirate Party merupakan sebuah gerakan yang dibentuk di Swedia pada 2006 lalu, dan sejak itu menyebar ke lebih dari 60 negara. Salah satu pokok perjuangan mereka adalah sangat penting bagi sebuah masyarakat yang bebas untuk dapat mengekspresikan diri mereka tanpa ketakutan ataupun hukuman.
Seperti yang dirilis dari situs berita BBC pada hari Sabtu (4/7/2015), UU Penistaan Agama di Islandia telah diterapkan sejak 1940, dan semua orang yang terbukti bersalah akan dikenakan hukuman denda atau tiga bulan penjara.
Tak pelak, pencabutan aturan tersebut mendapat protes dan pertentangan dari beberapa unsure terutama gereja. Gereja Katolik Islandia, Gereja Pentekosta dan Gereja di provinsi bagian timur negara itu menentang pencabutan Undang-Undang tersebut.
"Seharusnya kebebasan berekspresi yang terlalu jauh artinya bahwa identitas kepercayaan seseorang dapat dihina, kemudian kebebasan pribadi - sebagai individu atau kelompok - dirusak."
Semoga saja dengan adanya keputusan dari Parlemen Islandia tersebut, tidak menimbulkan gejolak-gejolak baru di masyarakat negaranya.
Sumber: Okezone.com
1 komentar:
Hanya bisa dilakukan pada negara yang homogen, sehingga minim terjadinya gesekan antarumat beragama
Post a Comment